Beranda / Lampung Selatan / Pembangunan Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Utama Musrenbangdes Hatta

Pembangunan Infrastruktur Masih Jadi Prioritas Utama Musrenbangdes Hatta

Jagadonlinenews-Lamapung Selatan 

Pemerintah Desa ( Pemdes ) Hatta Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menggelar Musyawarah Rerencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka menyusun 

Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes) tahun 2027 di aula kantor desa Hatta. Juma’t (16/10/2026).

Forum tersebut sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menentukan skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

Murenbangdes dihadiri Sekretaris Kecamatan Bakauheni Alfanizar yang mewakili Camat Sidik, Kepala Desa Hatta TMG. Lekok beserta jajaran pemerintah desa, RT, BPD, LPM, Karang Taruna, Ketua TP-PKK dan para kader, perwakilan UPT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta undangan lainnya.

Kepala Desa Hatta Temenggung Lekok menyampaikan harapan agar usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dapat memperoleh dukungan anggaran yang memadai sehingga kebutuhan warga bisa direalisasikan secara bertahap.

Dirinya menyadari bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan desa. Karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, penentuan prioritas, serta dukungan berbagai pihak agar program yang paling dibutuhkan masyarakat dapat diperjuangkan.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Sekcam Alfanizar yang mewakili Camat Bakauheni Sidik, seluruh perwakilan UPT yang hadir, serta masyarakat Desa Hatta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbangdes tersebut.

“Semoga melalui kegiatan ini, apa yang telah diusulkan untuk tahun mendatang bisa direalisasikan secara bertahap. Mengingat keterbatasan anggaran, saya berharap masyarakat terus mendukung program pemerintah daerah hingga pemerintah desa demi kemajuan Desa Hatta, desa kita bersama,” harap Lekok.

Selanjutnya, Sekretaris Kecamatan Bakauheni Alfanizar yang mewakili Camat Sidik menekankan pentingnya penyusunan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran desa.

Menurutnya, usulan hasil musyawarah di tingkat dusun perlu dibahas secara terbuka agar masyarakat memahami proses penentuan prioritas pembangunan, termasuk keterbatasan anggaran yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaannya.

Dengan perencanaan yang terukur, pemerintah desa diharapkan dapat menentukan program yang paling mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam momen itu, Pendamping desa Musni memaparkan tahapan perencanaan pembangunan desa, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan, penyelarasan usulan dengan program pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten, hingga pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan RKPDes harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Keselarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan tahunan tetap berada dalam arah kebijakan pembangunan desa yang telah direncanakan.

Dikatakannya, Usulan yang menjadi kewenangan desa dapat diperjuangkan melalui APBDes, sedangkan kebutuhan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah dapat diusulkan melalui mekanisme perencanaan di tingkat kecamatan dan kabupaten sesuai ketentuan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun berjalan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan tahun 2027 oleh 

Sekretaris Desa Hatta Fiki Rengkuh Elyanto.

Antaralain: sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Sejumlah usulan yang mengemuka meliputi pembangunan jalan rabat beton, peningkatan jalan lingkungan, pembukaan badan jalan, pembangunan talut atau dinding penahan tanah, perbaikan fasilitas desa, serta pembangunan dan perbaikan sarana pendukung lainnya.

Selain infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan program di bidang sosial dan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.

Usulan tersebut menjadi bagian dari aspirasi warga yang selanjutnya perlu dikaji berdasarkan tingkat kebutuhan, kewenangan pemerintah, ketersediaan anggaran, dan peluang dukungan pendanaan dari berbagai sumber.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan pemaparan dari masing masing UPT se Kecamatan Bakauheni.

Masyarakat Desa Hatta berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas usulan, tetapi dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai kemampuan keuangan serta skala prioritas. (Red)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *